Implikasi Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Koherensi Sistem Pemerintahan Daerah dan Prinsip Negara Kesatuan

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terhadap koherensi sistem pemerintahan daerah dan prinsip negara kesatuan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya anomali struktur pemerintahan IKN yang menggabungkan fungsi kementerian dan pemerintah daerah tanpa mekanisme demokrasi lokal langsung. Rumusan masalah berfokus pada kedudukan kelembagaan OIKN dalam perspektif negara kesatuan serta implikasi yuridisnya terhadap sistem pengawasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan OIKN dikualifikasikan sebagai model dekonsentrasi asimetris, di mana urusan daerah dikelola langsung oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat secara organik. Implikasi utamanya adalah terjadinya pergeseran mekanisme check and balances, di mana fungsi pengawasan beralih sepenuhnya ke tingkat nasional (DPR-RI) dan lembaga negara tambahan akibat ditiadakannya Pilkada dan DPRD di wilayah IKN. Meskipun konstitusional, model ini menciptakan inkoherensi dalam sistem otonomi daerah dan tantangan bagi demokrasi lokal, sehingga memerlukan penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sesuai mandat Putusan MK untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam bingkai negara kesatuan.