Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Dalam Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta menganalisis determinan yang memengaruhi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, evaluasi tata kelola anggaran intervensi gizi di wilayah ini menjadi sangat krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan inferensial dengan metode regresi data panel. Unit observasi mencakup 30 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul dengan menerapkan struktur data time lag. Variabel independen meliputi Realisasi BOK, SDM Puskesmas, Anggaran Obat, Jumlah Balita, Pertumbuhan Penduduk, dan Penduduk Berpenghasilan Rendah pada periode input 2020–2024 (t-1). Variabel dependen adalah angka prevalensi stunting pada periode dampak 2021–2025 (t). Model estimasi terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model dengan Robust Standard Error. Hasil uji regresi menunjukkan anomali secara empiris; variabel realisasi anggaran BOK (t-1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka stunting (p=0,354). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya serapan dana secara administratif belum mencerminkan kualitas belanja (quality of spending) di tingkat layanan primer. Sebaliknya, variabel Jumlah Balita (t-1) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan (p=0,049) terhadap lonjakan prevalensi stunting. Hal ini mengonfirmasi bahwa tekanan beban demografis sasaran balita memicu beban kerja berlebih (workload overload), yang melampaui kapasitas daya tampung pelayanan (carrying capacity) Puskesmas. Evaluasi kinerja deskriptif turut memperkuat temuan ini, di mana 46,67% (14 Puskesmas) terkategori tidak efektif karena masih mengalami kenaikan angka stunting di akhir periode pengamatan. Kesimpulannya, keberhasilan penanggulangan stunting tidak dapat bersandar semata pada besaran realisasi serapan anggaran administratif, melainkan sangat bergantung pada penyelesaian masalah struktural beban layanan dasar. Diperlukan pergeseran paradigma evaluasi pengawasan kualitas belanja serta redesain kebijakan afirmasi proporsionalitas alokasi BOK dan SDM yang dititikberatkan pada rasio kepadatan sasaran balita.