Peran Tni Angkatan Laut dalam melaksanakan Diplomasi Pertahanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Cina Selatan

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan diplomasi pertahanan dan penegakan hukum di wilayah laut cina selatan isu utama yang dikaji yakni bagaimana pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum dan sebagai agen diplomasi terhadap penegakan hukum laut khususnya di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS)1982, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus sebagai acuan terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan meliputi penangkapan ikan illegal, penyelundupan narkoba, perdagangan orang yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. selain itu pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Negara lain terhadap pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif masih sering dilakukan sehingga mengharuskan upaya Diplomasi Pertahanan dalam penyelesaian perselisihan tersebut.