• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Jual Beli Harta Pusaka Oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

    Thumbnail
    View/Open
    23921067.pdf (1.468Mb)
    23921067 Bab 1.pdf (370.1Kb)
    23921067 Daftar Pustaka.pdf (222.6Kb)
    Date
    2025
    Author
    S, Sukron Ramadhan
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli tanah pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso dan penyelesaian sengketa praktik jual beli tanah pusaka yang dilakukan oleh penghulu adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi harta benda yang masuk ke dalam harta pusaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyebab praktik jual lepas tanah pusaka tinggi dikarenakan perkembangan ekonomi, melemahnya institusi-institusi adat yang seharusnya menjadi penjaga bagi kelestarian Tanah Pusaka Tinggi, serta faktor adanya hukum agraria nasional. Penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi secara sepihak oleh penghulu di Nagari Simarasok dilakukan dengan menempuh jalur hukum adat terlebih dahulu dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, dimulai dari tingkat kaum atau paruik dilanjutkan pada tingkat suku atau kampung (nagari). Ketika mekanisme adat dianggap gagal atau tidak memuaskan salah satu pihak (anggota kaum yang dirugikan), maka jalan alternatif yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/61409
    Collections
    • Law [3373]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV