Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Produk Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya (Studi Produk Skincare Krim Hetty Nugrahati)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu hukum, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik bermerek “HN” yang mengandung merkuri dan hidrokuinon, serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta dianalisis secara kualitatif untuk menilai kecukupan regulasi dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara tegas melarang penggunaan bahan berbahaya dan mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan serta mutu produk. Namun, krim HN terbukti mengandung merkuri dan hidrokuinon melebihi ambang batas sehingga melanggar ketentuan tersebut dan membahayakan hak konsumen atas keselamatan. Adapun tanggung jawab pelaku usaha mencakup ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK, kewajiban penarikan produk serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK dan Pasal 196 – 197 UU Kesehatan, meskipun implementasinya masih lemah karena pelaku usaha kerap mengabaikan kewajiban tersebut. Saran dari penelitian ini adalah perlunya aturan operasional yang lebih teknis pada tahap penegakan hukum seperti mekanisme cepat penarikan produk berbahaya dari pasaran serta penyederhanaan akses ganti rugi agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh haknya secara nyata.