Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)

Abstract

Penelitian ini, dilatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tahun 2021 juga diterbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Asas Dominus Litis Jaksa. Namun yang menjadi permasalahannya, dalam Pasal 5 ayat 8 Perja 15 Tahun 2020 menyebutkan jika tindak pidana narkotika dikecualikan untuk dilaksanakan restorative justice dan peneliti juga ingin melihat bagaimana Implementasinya di Kejaksaan Negeri Sleman, sehingga disini penulis ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesian perkara narkotika melalui Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sleman ? dan faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian narkotika melalui restorative justice pada kejaksaan negeri Sleman ? Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif yang memfokuskan terhadap pendekatan mendalam terhadap penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ini merupakan pedoman yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana pedoman ini membuka ruang restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ketat, selain Pedoman Jaksa Agung juga sudah terdapat SEJA Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat teknis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan batas pemakaian narkotika yang belum terakomodir dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Terkait dengan hambatan pelaksanaan restorative justice terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman masih terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkaranya yaitu masih terbatasnya aparat penegak hukum yang telah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang belum mengatur secara jelas terkait kriteria perkara yang dapat diterapkan melalui ketentuan pedoman ini, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan restorative justice terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam mengatasi hambatan seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sleman hendaknya diatur juga dalam ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 terkait kriteria perkara atau pelaku yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkotika agar ketentuannya menjadi jelas dan menjaga konsistensi penegakan hukum.