• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Peran Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

    Thumbnail
    View/Open
    21410077.pdf (1.788Mb)
    21410077 Bab 1.pdf (319.6Kb)
    21410077 Daftar Pustaka.pdf (129.3Kb)
    Date
    2025
    Author
    Koesbiyanto, Tasya Yemima
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Rifka Annisa Women’s Crisis Center dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus KBGO seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial, yang menimbulkan tantangan baru dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rifka Annisa berperan aktif dalam upaya kuratif dan preventif melalui layanan psikologis, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, edukasi masyarakat, dan advokasi kebijakan. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban KBGO masih menghadapi hambatan struktural dan normatif, seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi di tingkat daerah yang belum secara spesifik mengatur KBGO, serta keterpusatan pelayanan hukum pada tingkat Polda. Analisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari faktor hukum dan faktor penegak hukum yang belum mampu menjamin pemulihan dan keadilan secara utuh bagi korban KBGO. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan daerah yang adaptif terhadap kekerasan digital serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk membangun sistem perlindungan yang inklusif dan responsif.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/60693
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV