• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Islamic Studies
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Islamic Studies
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

    Thumbnail
    View/Open
    9901037.pdf (4.962Mb)
    Date
    2001
    Author
    Walkodri
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), Pasar Desa, Badan Kridit Desa (BKD), dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), dimaksudkan guna memberdayakan masyarakat desa, mensejahterakan masyarakat desa membuka lapangan usaha kerja, menyerap tenaga kerja, memberi kontribusi stabilisasi moneter, juga memberikan kontribusi rasa keadilan terhadap masyarakat banyak, hal tersebut sesuai tugas kekhalifahan manusia di permukaan bumi. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (usaha ekonomi desa) dalam salah satu klausalnya mencantumkan pembagian hasil masih dengan sistem bunga atau interest dan sesuai realita sikap pelaksana dan kelompok sasaran pemahamannya berbeda. Komunikasi masih mengalami kendala. Sumber daya manusia tingkatannya bervariasi. Metodologi yang ditempuh sebagai alat analitik terdiri dari 1. analisis makna yang terkandung dalam suatu ayat al-Quran, lalu dikelompokkan kemudian disusun secara logis, sehingga tidak terjadi kontradiktif. 2. Analitik terhadap kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tertentu dihubungkan dengan ayat lainnya sehingga pengertiannya utuh kaaffah. 3. Pendekatan pendekatan kajian perundangan. 4. Pendekatan model kebijakan Edwards III yaitu terdiri dari komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Output akhir bahwa kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (kebijakan usaha ekonomi desa) seperti usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, pasar desa, dan lumbung pangan masyarakat desa ternyata telah sesuai dengan kebijakan ekonomi Indonesia, tepat sasaran. Namun demikian masih perlu penyesuaian dengan perspektif ekonomi Islam khususnya tentang surat Al-Baqarah (2) ayat 30 artinya berbunyi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. QS Al-Baqarah (2) ayat 275 artinya berbunyi Tuhan Allah SWT menghalalkan jual beli itu dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah (2) ayat 276 artinya berbunyi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Mengingat penelitian ini belum sempurna, maka diharapkan kepada pemerhati dan peneliti kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kebijakan Usaha Ekonomi Desa) hendaknya dapat mengadakan penelitian lanjutan.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/60449
    Collections
    • Master of Islamic Studies [1769]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV