• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Tidak Mengabulkan Permohonan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama (Studi Kasus Tentang Penetapan PN Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)

    Thumbnail
    View/Open
    21410481.pdf (4.516Mb)
    21410481 Bab 1.pdf (423.7Kb)
    21410481 Daftar Pustaka.pdf (288.8Kb)
    Date
    2025
    Author
    Tamala, Salsabila Herlin
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk serta untuk mengetahui alasan tidak dipertimbangkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Masalah yang dijadikan sebagai penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan mengapa Hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan syarat- syarat sah perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Alasan Hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, yaitu karena diterbitkan setelah penetapan dijatuhkan, hukum yang berlaku adalah hukum pada saat peristiwa terjadi dapat dijadikan dasar bahwa hakim tidak wajib menerapkan SEMA yang terbit setelah permohonan.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/59754
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV