Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, serta menguji peran transparansi sebagai variabel mediasi antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas. Studi ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 161 responden yang merupakan pegawai akuntansi menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, transparansi juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas serta memediasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penerapan sistem akuntansi yang tepat guna meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan pemerintah daerah.
Collections
- Master of Accountancy [313]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...
