Implementasi Doktrin Fair Use Atas Music Video Reaction di Youtube

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam bidang produksi dan distribusi konten kreatif di platform digital seperti YouTube. Salah satu bentuk konten yang berkembang pesat adalah video reaksi terhadap music video (MV), yang seringkali memanfaatkan cuplikan karya berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan pelanggaran hak cipta dan penerapan doktrin fair use sebagai mekanisme pembatasan hak eksklusif pencipta. Dalam konteks hukum Indonesia, belum terdapat pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai batasan penggunaan wajar sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya pada ketentuan mengenai pengecualian hak cipta dalam Pasal 43. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana implementasi doktrin Fair Use atas Music Video Reaction di platform YouTube? Kedua, Bagaimana bentuk tindakan hukum maupun kebijakan platform YouTube yang dapat dilakukan terhadap Music Video Reaction yang terindikasi melanggar hak cipta? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi tidak langsung terhadap sejumlah konten reaksi di kanal YouTube kreator Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, penerapan doktrin fair use dalam konten video reaksi di YouTube dilakukan melalui pendekatan yang bersifat transformatif, di mana kreator menambahkan nilai baru seperti makna, ekspresi, atau tujuan melalui komentar, analisis, serta pengolahan visual dan audio. Selama unsur-unsur fair use terpenuhi, konten tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang sah. Kedua, sistem Content ID pada YouTube berfungsi untuk mendeteksi penggunaan konten berhak cipta dan memberi hak kepada pemiliknya untuk membatasi distribusi konten tersebut, tetapi belum mampu membedakan secara akurat antara pelanggaran dan penggunaan transformatif yang sah, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi kreator meskipun kontennya memenuhi prinsip penggunaan wajar. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dan penyusunan pedoman teknis tentanf