• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Tercampur Air (Studi Kasus Tercampurnya BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten)

    Thumbnail
    View/Open
    21410623.pdf (1.988Mb)
    21410623 Bab 1.pdf (299.3Kb)
    21410623 Daftar Pustaka.pdf (267.4Kb)
    Date
    2025
    Author
    Pramitha, Dhiesta Islamay
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tercampurnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan air di SPBU Trucuk Klaten yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan yang diteliti adalah tanggung gugat PT Pertamina atas terjadinya pencampuran BBM dengan air di SPBU Trucuk Klaten dan perlindungan konsumen bagi pembeli BBM yang tercampur air di SPBU Trucuk Klaten. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Konsumen memiliki hak mendapatkan ganti rugi, baik penggantian produk atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Kesimpulan dari penelitian bahwa PT Pertamina sebagai perusahaan induk secara langsung tidak disebut bertanggung jawab atas kasus tercampurnya air dalam BBM di SPBU Trucuk Klaten. Tanggung jawab utama ada pada PT Pertamina Patra Niaga. Penelitian ini menyarankan agar PT Pertamina meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi petugas SPBU mengenai penanganan BBM yang benar, memperketat mekanisme pengawasan operasional, serta pemerintah perlu menegakkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang lalai untuk menjamin perlindungan konsumen lebih optimal.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/59704
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV