Show simple item record

dc.contributor.authorRahmi, Dhoiva Nahdatul
dc.date.accessioned2026-01-15T04:38:25Z
dc.date.available2026-01-15T04:38:25Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.uridspace.uii.ac.id/123456789/59606
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum waris Adat Minangkabau dalam menghadapi urbanisasi dan percampuran budaya serta mengidentifikasi status kepemilikan harta pusako tinggi ketika ahli waris tidak lagi menetap di Sumatera Barat dan lebih memilih hukum waris lain. Masalah penelitian mencakup bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap sistem pembagian waris Adat Minangkabau dan bagaimana status hukum harta pusako tinggi dalam konteks perantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris matrilineal masih diakui sebagai identitas budaya Minangkabau, namun terjadi pergeseran praktik di perantauan, di mana anak kandung mulai mengutamakan hak waris dibandingkan kemenakan sesuai adat. Meskipun demikian, harta pusako tinggi tetap menjadi milik kolektif kaum dan hanya dapat dialihkan melalui musyawarah adat. Pergeseran ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai adat di tengah pluralitas hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional melalui perantauan daerah untuk menjaga kesinambungan budaya dan kepastian hukum.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectWarisen_US
dc.subjectAdat Minangkabauen_US
dc.subjectUrbanisasien_US
dc.titleEksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau dan Status Harta Pusako Tinggi Akibat Percampuran Masyarakaten_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM21410398


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record