Urgensi Pengaturan Hak Atas Kesehatan Mental Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Sleman

Abstract

Isu mengenai kesehatan mental pekerja semakin marak menjadi pembahasan di tengah dinamika perubahan dunia kerja dengan tuntuntan dan tanggung jawab yang semakin besar. Besar tantangan yang dimiliki akibat dari regulasi yang mengatur mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan terkait aspek kesehatan mental belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan nasional. Permasalahan yang diangkat mengenai urgensi pengaturan hak atas kesehatan mental pekerja terutama dalam progam jaminan kecelakaan kerja dengan rincian mengenai model pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada asek kesehatan mental. Pembahasan ini yang berfokus pada urgensi pengaturan yang lebih mengatur secara rinci dan spesifik denga metode penelitian yuridis empiris yang mengacu pada merujuk pada kajian Pustaka yang terdapat pada norma dan hukum positif yang berlaku. Dengan metode pengumpulan data penelitian yang nerupakan hasil penafsiran wawancara dan kuisioner dari pekerja yang merasa mengalami gangguan kesehatan mental akibat dari beban kerja. Penelitian ini menunjukkan banyaknya pekerja yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat dari pekerjaan namun belum begitu memahami jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan kecelakan kerja (JKK). Dengan demikian urgensi pengaturan mengenai jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK)pada aspek kesehatan mental yang diharapak menjadi fokus beberapa pihak agak diatur dengan spesifik dan terperinci.