| dc.description.abstract | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses
penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan yang
efektif serta akuntabel. Di Kabupaten Sukoharjo, penyusunan APBD menjadi fokus
utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan pelayanan
publik. Namun, proses ini menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya
manusia, gangguan teknis pada sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), dan
intervensi politik yang memengaruhi alokasi anggaran. Sebagai upaya mitigasi,
BPKPAD Sukoharjo telah menerapkan proses mitigasi risiko sesuai Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi proses mitigasi risiko serta
menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam penyusunan APBD di BPKPAD
Sukoharjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mitigasi risiko berjalan dengan baik pada aspek identifikasi
dan pengendalian risiko fiskal, namun masih terdapat kendala pada kapasitas SDM,
sistem informasi, dan tekanan politik. Faktor pendukung utama adalah komitmen
pimpinan daerah dan kolaborasi dengan BPK. Rekomendasi penelitian meliputi
peningkatan pelatihan SDM, penguatan sistem informasi, dan pengembangan
mekanisme koordinasi untuk memperkuat mitigasi risiko penyusunan APBD.
Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Sukoharjo menjadi
lebih transparan dan akuntabel. | en_US |
