Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Drs. Dadan Muttaqien, SH,. M.Hum
dc.contributor.authorAhmad Taufik N, 1141006
dc.date.accessioned2018-02-26T12:35:05Z
dc.date.available2018-02-26T12:35:05Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5847
dc.description.abstractBanyaknya kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia dini menyebabkan pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi kasus tersebut dengan cara merevisi KUHP yang telah berlaku. Yang muncul saat ini adalah adanya hukuman kebiri bagi para pelaku phedopilia dimana sejatinya terkait hukuman tersebut masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif HAM dan Hukum Islam terhadap Hukuman Pidana kebiri yang dijatuhkan kepada narapidana Phedopilia Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriftif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang kemudian dianalisis atau melakukan pengukuran dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa hukuman kebiri menurut perundang-undangan HAM, terdapat dua pandangan yaitu yang pertama menganggap kebiri melanggar hak asasi manusia karna pengebirian bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia dan Pandangan kedua yang mengaggap kebiri tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam padangan hukum Islam bahwa pada dasarnya Islam tidak mengenal praktek kebiri sebagai hukuman, itu karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia. The number of cases of child sexual abuse under the age of early causes the government to take steps to reduce the case by revising the existing Criminal Code. What emerges today is the existence of punishment for the pyrethic actors who actually related to the punishment is still a pros and cons for the community. The purpose of this study is to find out the Perspective of Human Rights and Islamic Law against the Criminal Punishment imposed on Phedopilia prisoners. The type of research applied in this research is descriptive analysis by using the normative juridical approach that is doctrinal legal research that refers to legal norms, which then analyzed or measured using the theories relevant to the issues raised. Based on the results of the research can be seen that the punishment of the law of human right according to the legislation of human rights, there are two views that the first considers the violation of human rights because castration is against the provisions of Article 28G paragraph (2) Indonesian Constitution and the second view which stigmatizes not to violate human rights, this is based on the concept of human rights in Indonesia which is not free but is placed in the framework of respecting the human rights of others in the order of life, society, nation and state. Whereas in the context of Islamic law that Islam is basically not familiar with the practice of punishment as a punishment, it is because Islamic Shari'a has set specific details of punishment for pedophile offenders.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectHukum Pidanaen_US
dc.subjectHukum Islamen_US
dc.subjectHAMen_US
dc.subjectPhedopiliaen_US
dc.subjectKebirien_US
dc.subjectCriminal Lawen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectPhedopiliaen_US
dc.titleHUKUM KEBIRI TERHADAP TERPIDANA PHEDOFILIA PERPU NO.1 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM PIDANA ISLAMen_US
dc.typeUndergraduate Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record