Modus Operandi dan Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Love Scam

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi dan tinjauan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan love scam. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana modus operandi perbuatan love scam?; Bagaimana tinjauan hukum pidana perbuatan love scam menurut hukum positif yang ada di Indonesia?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji literatur seperti buku dan jurnal ilmiah, dan studi dokumen yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa modus operandi perbuatan love scam dilakukan dengan terlebih dahulu membuat akun baru dengan identitas palsu (fake account) atau mengambil identitas orang lain dan berpura – pura menjadi orang tersebut, kemudian pelaku mencari target, di tahap ini pelaku akan mencari korban sesuai dengan kriteria yang pelaku kehendaki. Pelaku melakukan pendekatan kepada korban, biasanya pelaku love scam akan melakukan love bombing kepada korbannya. Love bombing merupakan tindakan memberikan perhatian, pujian dan kasih sayang secara berlebihan kepada seseorang dalam waktu singkat yang bertujuan untuk membangun ketergantungan emosional dan mengontrol atau memanipulasi korban sehingga pelaku dengan mudah mendapat apa yang diinginkan. Setelah pelaku menguasai korban, pelaku akan memanfaatkan atau mengeksploitasi korban agar pelaku mendapatkan apa yang diinginkannya. Tinjauan hukum love scam dalam perspektif hukum pidana di Indonesia yaitu perbuatan love scam dapat dikenakan berbagai macam aturan hukum pidana sesuai dengan unsur perbuatannya. Pasal-pasal yang dapat dikenakan antara lain Pasal 378 KUHP, Pasal 27B ayat (2) jo Pasal 45 ayat (10) UU ITE, Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 65 ayat (3) jo Pasal 67 ayat (3) UU Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Atas penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu berperan aktif untuk dapat menanggulangi xvindakan love scam. Pemerintah perlu membentuk atau memperkuat pusat aduan siber yang mana hal ini akan memudahkan xvindakanxvt untuk melaporkan pelaku, memberikan bantuan hukum, dan menyediakan dukungan psikologis untuk korban. Penting bagi xvindakanxvt untuk lebih waspada dan memahami modus operandi dari xvindakan love scam. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan menjaga kewaspadaan dalam menjalin hubungan secara daring. Cinta dan empati itu penting, namun harus selalu disertai dengan logika dan kehati-hatian agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.