Evaluasi Desain Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Pelayaran (Studi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi desain pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang pelayaran (studi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur). Isu utama yang dikaji antara lain bagaimana evaluasi desain pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan Kepelabuhanan menurut Undang-Undang Pelayaran dan bagaimana konsep pengaturan dalam redesain pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan Kepelabuhanan menurut Undang Undang Pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah beberapa regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian ini. Kajian dilakukan dengan menganalisis kondisi dunia nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelayaran. Temuan

menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengelolaan Pelabuhan Kariangau- Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur mengalami tumpang tindih kewenangan

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Pelabuhan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan peran serta efisiensi yang rendah dalam pengelolaan pelabuhan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan konsep pembagian kewenangan secara proporsional, di mana pengelolaan pelabuhan idealnya dilakukan oleh satu entitas dengan kapasitas yang jelas yaitu Pemerintah Daerah. Apabila tidak mempunyai kapasitas yang memadai Pemerintah Daerah dilakukan pembinaan dari Pemerintah Pusat hingga daerah memiliki kapasitas yang memadai. Untuk pelabuhan yang melayani lintas negara dan antar-provinsi, kewenangan tetap berada di Pemerintah Pusat dengan batasan pada aspek tersebut. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan di Indonesia.