Show simple item record

dc.contributor.authorHartono, Rizal Shodiq
dc.date.accessioned2025-08-25T07:30:21Z
dc.date.available2025-08-25T07:30:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.uridspace.uii.ac.id/123456789/57556
dc.description.abstractPenelitian ini berangkat dari fenomena budaya kekerasan politik di lingkungan pemberitaan Filipina. Secara khusus menyinggung tragedi Maguindanao 2009 yang menelan banyak korban sipil termasuk banyak jurnalis. Yang mana peristiwa tersebut menjadi yang terburuk juga menyinggung hak asasi manusia mulai bahkan hingga peradilannya. Motif politik yang kental membawa penelitian ini dan mencoba menganalisa pasca insiden tersebut, bagaimana budaya kekerasan politik terhadap jurnalis apakah masih relevan. Dengan merefleksikan sejarah serta statistik kejadian demi kejadian dalam kurun waktu 2009-2020, adanya sistem terstruktur yang membuat kekerasan makin terpupuk. Teori kekerasan oleh Johan Galtung dapat membingkai fenomena yang disebut sebagai kekerasan struktural. Kekerasan politik yang sudah mengakar sejak lama juga dijalankan oleh elit dan aktor politik, dan disangga oleh apa yang disebut klan dinasti. Impunitas dan vigilantisme mewakili adidaya untuk sebuah tujuan politik, sebagai produk dari budaya dan kekerasan struktural dimana hal tersebut harus mengesampingkan urusan pihak lain. Rappler dan ABS CBN, jurnalis terhimpit diantara persaingan politik yang sampai tak memberi mereka ruang untuk advokasi. Penelitian ini berupaya untuk memetakan kekerasan struktural tersebut.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectMaguindanaoen_US
dc.subjectKekerasan Politiken_US
dc.subjectJurnalismeen_US
dc.subjectKekerasanen_US
dc.titleKekerasan Struktural pada Jurnalis Filipina Pasca Pembantaian Maguindanao 2009-2020en_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM19323255


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record