| dc.description.abstract | Peneltian ini mengkaji tentang “Implementasi Asas Strict Liability Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Indonesia” Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi pergantian pengurus dan penerapan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa library research (penelitan kepustakaan), yaitu tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi, yakni pengelolaan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik, selanjutnya dikelompokan dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari pergantian pengurus terhadap proses persidangan adalah bahwa direksi yang baru harus menggantikan direksi yang lama sebagai pihak yang mewakili korporasi, lalu identitas pihak yang mewakili korporasi dalam surat dakwaan juga harus diganti. Bahwa asas strict liability pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan karena konsep strict liability biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri tidak mengatur penggunaan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penulisan ini merekomendaskan untuk segera dilakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar mengakomodasi prosedur penanganan subjek hukum pidana berupa korporasi, serta dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mengakomodir kemungkinan penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan. | en_US |
