Perkawinan Sebagai Konstruksi Dasar Hubungan Kekerabatan dan Tanggung Jawab Seorang Laki-laki Terhadap Anak di Indonesia

Abstract

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah harus memenuhi 2 aspek, yaitu dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa seorang anak dapat disebut sebagai yang sah. Sementara perkawinan di luar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan akibat hukum

anak hasil perkawinan tersebut disebut sebagai anak luar kawin. Pasal 43 Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan

kekerabatan atau pertalian darah (nasab) dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Semenjak terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin diberi kesempatan untuk menghubungkan kekerabatannya dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin yang dimaksud oleh putusan tersebut adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga prakteknya menyebabkan anak luar kawin di luar hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat kepastian hukum. Hal tersebut dapat terlihat melalui komparasi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. yang menolak gugatan akibat tidak adanya hasil tes DNA dan perkawinan di antara para pihak dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 202/Pdt.G/2021/PTA.JK yang mengabulkan gugatan akibat para pihak terbukti pernah melakukan kawin siri dan dapat menunjukkan hasil tes DNA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan dengan anak dalam hukum kekerabatan?; dan Apakah hubungan kekerabatan antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) mengenai hubungan kekerabatan sebagai dasar tanggung jawab laki-laki terhadap anak. Data dikumpulkan melalui metode penelitian studi pustaka (library research) relevan yang berkaitan dengan topik penelitian secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dan hubungan darah (nasab/biologis) merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk menghubungkan kekerabatan antara laki-laki dengan anak. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadikan anak tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan seorang laki-laki. Sehingga, hubungan yang dimungkinkan dapat terbentuk antara laki-laki dengan anak zina hanyalah sebatas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini merekomendasikan perlunya lembaga peradilan untuk bersikap konsisten tidak mengakui dan tidak mengabulkan permohonan individu yang memiliki anak tanpa perkawinan dalam hal hubungan kekerabatan dan perlunya untuk ibu seorang anak zina mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama untuk pemberlakuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 apabila anak tersebut terbukti memiliki hubungan kebiologisan dengan laki-laki melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.