Pemenuhan Hak Kuota, Rekrutmen dan Penempatan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah Kota Batam

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengharapkan setidaknya 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Namun sayangnya, pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam sebagai objek penelitian masih sangat sulit ditemukan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemenuhan hak kuota, rekrutmen dan penempatan perkerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Batam dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, dan kajian dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak kuota, rekrutmen dan penempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah Kota Batam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yakni 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Faktor pendukung antara lain: adanya peraturan perundang-undangan dan lowongan kerja di instansi pemerintah Kota Batam bagi penyandang disabilitas. Sedangkan faktor penghambat antara lain: belum adanya peraturan khusus tentang hak pekerja Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kota Batam, aksesbilitas, serta adanya stigma yang negatif dari masyarakat,serta syarat dan ketentuan dalam bekerja yang sulit.