Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Sebagai subjek hukum, korporasi terlibat dalam beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut meraup keuntungan atau manfaat dari suatu kejahatan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Namun pada praktik yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi tanpa adanya pidana pokok, dan tidak dijadikan tersangka atau terdakwa dalam perkara tersebut. Apabila mengacu pada Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, dalam hal perbuatan korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor memberi peluang diajukannya suatu korporasi ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, bersama dengan pengurusnya. Terkadang, keputusan hukum dalam kasus pidana dapat berdampak pada kepemilikan aset korporasi yang terkena dampak kepailitan. Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan seluruh sita dihentikan ketika pailit telah diucapkan, jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan digantikan sita umum kepailitan. Sedangkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tindakan penyitaan yang dilakukan jaksa penuntut umum telah menghambat hak para kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutang dari harta kekayaan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi yang tidak menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pidana pembayaran uang pengganti yang tidak dilaksanakan oleh korporasi karena korporasi telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1577 K/Pid.Sus/2016 telah melakukan penemuan hukum atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor yang merupakan bentuk aplikasi vicarious liability dan hakim juga merujuk pada yurisprudensi Putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014. Selain itu, berdasarkan teori keadilan setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan hukuman tersebut harus sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Serta pidana uang pengganti digolongkan sebagai piutang preferen dari negara yang didasarkan pada Pasal 1139 ayat (9) KUH Perdata. Pasal 1139 s.d. Pasal 1146 KUHPerdata mengatur piutang yang digolongkan sebagai privelege khusus (specific statutory priority right).