• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Lameila yang dijual Bebas di Tiktok Shop

    Thumbnail
    View/Open
    21410684 Bab 1.pdf (413.6Kb)
    21410684 Daftar Pustaka.pdf (205.4Kb)
    Date
    2025
    Author
    Fazira, Filda Nor
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kosmetik impor Lameila yang dijual bebas oleh pelaku usaha di Tiktok Shop. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk kosmetik impor Lameila yang dijual bebas di Tiktok Shop dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik impor Lameila yang dijual bebas di Tiktok Shop? yang ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan telaah peraturan perundang-undangan dan telaah pustaka, yang kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam penjualan kosmetik impor Lameila di Tiktok Shop, hak konsumen atas informasi masih diabaikan. Pelaku usaha mengabaikan izin BPOM yang berlaku di Indonesia dan melanggar Undang-Undang Perdagangan Pasal 65 yaitu melakukan pembohongan publik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam penjualan kosmetik impor Lameila di Tiktok Shop belum terpenuhi. Pelaku usaha perlu memberikan informasi produk kosmetik yang benar, jujur, dan jelas sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak peduli atas pembohongan public yang ia lakukan. Mereka harus bertanggung jawab atas potensi kerugian konsumen dan segera mengurus sertifikasi BPOM. Kolaborasi antara pemerintah dan platform e-commerce diperlukan agar tanggung jawab ini dapat ditegakkan secara efektif.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/56460
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV