| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Jaminan Suami Terhadap Istri Dalam Poligami. Penelitian ini mengkaji syarat- syarat poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu di dalam pasal 5 ayat (1). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekataan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari data data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penyebaran kuesioner dan cara pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, praktik perkawinan poligami di Desa Boloh sudah tercatat sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Meskipun perkawinan telah dicatatkan secara sah, banyak suami yang tidak mengetahui sepenuhnya tentang peraturan tersebut. Seperti halnya, persetujuan istri pertama seringkali didapatkan melalui bujukan atau alasan emosional, sementara kemampuan finansial untuk menafkahi lebih dari satu keluarga menjadi masalah yang signifikan sehingga istri tidak mendapat kesejahteraan hidupnya selama dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaminan hukum dalam praktik poligami ini belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait aspek finansial dan pemahaman hukum. Kedua, Keputusan istri untuk bertahan dalam perkawinan poligami di Desa Boloh, meskipun suami tidak dapat menjamin keperluan hidup mereka dengan alasan cinta dan tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan, yang berarti bahwa perceraian di Desa Boloh dianggap sebagai suatu aib yang memalukan di lingkungan kecil seperti Desa Boloh tersebut, maka dari itu pada setiap perkawinan sebisa mungkin menghindari perceraian demi menjaga nama baik keluarga mereka. | en_US |
