• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Aset Kripto Terhadap Kerugian Investasi Aset Kripto

    Thumbnail
    View/Open
    20410510 Bab 1.pdf (371.9Kb)
    20410510 Daftar Pustaka.pdf (317.5Kb)
    Date
    2025
    Author
    Samudra, Taufan Bangun
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto token Botx yang mengalami kerugian investasi berdasarkan aturan- aturan yang berlaku saat ini, dengan rumusan masalah penelitian 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat investasi pada token Botx yang tidak terdaftar berdasarkan Peraturan BAPPEBTI? 2. Bagaimana tanggung jawab PT Indodax Nasional Indonesia sebagai bursa kripto terkait token Botx yang tidak terdaftar berdasarkan Peraturan BAPPEBTI? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa pelanggan yang membeli aset kripto token Botx pada platform Indodax tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum oleh BAPPEBTI, tetapi pelanggan tetap mendapatkan perlindungan melalui OJK. Selanjutnya, terhadap Indodax sebagai pedagang fisik aset kripto, Indodax atas tindakan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 dikenakan sanksi berupa pengembalian dana kepada pelanggan aset kripto token Botx dan penghentian aset kripto. Saat penelitian ini masuk ke tahap akhir Ujian Seminar Hasil, peralihan kewenangan dari BAPPEBTI kepada OJK telah selesai. Botxcoin saat ini telah mendapatkan perlindungan hukum baik oleh BAPPEBTI maupun OJK, sehingga pada sub-bab akhir terdapat perubahan mengenai kewenangan dan penyesuaian Pasal-Pasal demi mengikuti perkembangan Norma yang berlaku di Indonesia.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/56455
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV