Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh Nelayan di Selat Nasik Kepulauan Bangka Belitung

Abstract

Selat Nasik adalah sebuah desa yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai wilayah kepulauan desa ini memiliki sumber daya kelautan yang berlimpah dan menggoda siapa pun untuk memilikinya secara illegal atau yang biasa disebut dengan tindak pidana illegal fishing. Tindak pidana illegal fishing

dapat merusak ekosistem karena menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat- alat canggih untuk menangkap ikan dalam skala besar sehingga biota laut

kehilangan tempat tinggalnya dan tidak bisa berkembang biak. Dampak tindak pidana illegal fishing mulai dirasakan sejak tahun 2023 dengan berkurangnya jumlah tangkapan ikan nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik berdasarkan wawancara maupun pengamatan langsung, sehingga data yang diperoleh adalah data primer yang akan dikomparasikan dengan studi kepustakaan. Tindak pidana illegal fishing sulit untuk diperoses secara hukum karena jumlah kapal patroli yang terbatas, ukuran kapal patroli yang tergolong kecil, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal fishing, tidak adanya koordinasi pembagian wilayah patroli diantara instansi yang berwenang, kurangnya minat anak muda untuk menjadi Polairud, adanya sistem pertukaran kerja, dan waktu patroli yang berbatas. Sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal fishing yaitu patroli rutin, pembinaan, pembuatan aplikasi Polairud sahabat nelayan, pembentukan kelompok pengawas masyarakat, membantu nelayan yang mengalami kesulitan, melibatkan kelompok Masyarakat desa dalam pengawasan laut, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, menegur nelayan dari luar wilayah, mengadakan kesepakatan diantara nelayan, dan budi daya ikan. Terdapat dua saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu perlu dibentuknya aturan mencari ikan di tiap wilayah dan harus adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku seperti denda administrasi hal ini dikarenakan sanksi administrasi dirasa kurang memberikan efek jera bagi para pelaku.