• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Islamic Studies
    • Islamic Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Islamic Studies
    • Islamic Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN

    Thumbnail
    View/Open
    ABDUL HARIS HASIBUAN (10.410.723).pdf (1.408Mb)
    Date
    2018-02-07
    Author
    ABDUL HARIS HASIBUAN, 10410723
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarata. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Periode Tahun 2015 dan Periode Tahun 2016 di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta?: dan apa yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan perannya tersebut?, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara studi literatur dan studi perundang-undangan, sumber data lapangan diperoleh dengan wawancara kepada Pemerintah Desa Sambirejo yang diwakili oleh Sekretaris Desa, dan Wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa yang diwakili oleh Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan permusyawaratan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan peraturan desa di Desa Sambirejo diselenggarakan dengan demokratis, dalam setiap tahunnya pemerintah desa Sambirejo mengesahkan Peraturan Desa paling sedikit 4 (empat) Peraturan Desa dan paling banyak 6 (enam) Peraturan Desa, kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah: sumber daya manusia yang minim, pemahaman tentang Teknik Pembentukan Peraturan Desa yang Kurang, serta evaluasi dan koreksi terhadap rancangan peraturan desa yang juga kurang
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5606
    Collections
    • Islamic Law [386]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV