Urgensi Pengaturan Prosedur Penyadapan Sebagai Upaya Paksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan prosedur penyadapan sebagai upaya paksa dalam system peradilan pidana di Indonesia dengan menganalisis Apa Urgensi pengaturan prosedur penyadapan sebagai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Bagaimana peluang dan tantangan pengaturan prosedur penyadapan sebagai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan urgensi pengaturan prosedur penyadapan sejauh ini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan mengenai prosedur penyadapan yang perlu diatur untuk memberikan batasan diskresi terhadap APH dalam melaksanakan kewenangannya, kemudian, dalam proses pengawasan terhadap tindakan penyadapan seharusnya memiliki instansi atau lembaga yang memiliki akuntabilitas serta netralitas terhadap memberikan pengawasan serta pemberian izin terhadap Tindakan penyadapan untuk menegakkan hukum pidana. Lalu peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya mengenai masih banyaknya pengaturan yang berbagai macam sehingga memunculkan celah-celah hukum dan kewenangan yang memiliki keleluasaan diskresi. Sehingga memiliki kecenderungan pelanggaran terhadap HAM yang tinggi.