Kewenangan BPSK yang Tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Pada Kasus Wanprestasi Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 33/Arbitrase/2018/BPSK.MDN jo. No. 352 /Pdt.Sus- BPSK/2018/PN Mdn jo. No.257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dari BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi perjanjian jual beli, menggunakan kasus antara Lambok Budiman Hutagalung dan PT. GRHA Kirana Development dengan putusan No. 33/Arbitrase/2018/BPSK.MDN jo. No. 352 /Pdt.Sus-BP.SK/2018/PN Mdn jo. No.257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 yang pada perjanjian ini kedua belah pihak tidak memperjanjikan adanya peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa, serta ingin mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan Lambok terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan BPSK. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan atau (statute aproach), dan pendekatan kasus atau (case approach). Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan metode pengumpulan data seperti studi dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif yang menghubungkan masalah dengan literatur, pendapat pakar hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian BPSK tidak berwenang dalam mengadili sengketa yang pada perjanjian tidak memperjanjikan adanya peran BPSK, serta masih terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Lambok terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan BPSK. Saran, BPSK dalam mencermati perjanjian antara kedua belah pihak baik yakni Pelaku usaha dan Konsumen, Apabila isi perjanjian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa bukan menjadi kewenangan atau kompetensi BPSK seharusnya BPSK menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tetap dapat menuntut haknya kepada pihak yang merugikan melalui jalur litigasi ke pengadilan negeri tanpa terkena asas nebis in idem untuk memperoleh perlindungan hukum.