Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disebabkan Klausula Baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan No. 01/Med/BPSK/Yk/II/2024)

Abstract

Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sering kali konsumen berada di kedudukan yang lemah akibat penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha yang melakukan pengalihan tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung konsumen. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama mengenai penyelesaian sengketa oleh penggunaan Klausula Baku dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Nomor 01/Med/BPSK/Yk/II/2024 ditinjau dari Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang kedua implikasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Nomor 01/Med/BPSK/Yk/II/2024 terhadap konsumen yang dirugikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa oleh penggunaan klausula baku serta dampaknya dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Yogyakarta. Dari penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, tindakan PT.Angkasa Jaya melakukan keterlambatan pembangunan selama lima tahun, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 147/B-010/NVP/XII/2019, dan mengakitbatkan pelanggaran pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Kedua, dampak dari sengketa ini mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami konsumen, termasuk biaya tambahan untuk memperpanjang kontrak sewa rumah dan adanya potongan harga oleh PT.Angkasa Jaya yang tidak sesuai dengan awal dimulainya kesepakatan.