Tanggung Gugat Para Pihak dalam Praktik Kegiatan Usaha Jasa Internet di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat para pihak dalam praktik kegiatan usaha jual kembali jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perkembangan pesat teknologi informasi telah menciptakan dinamika baru dalam bisnis telekomunikasi, khususnya terkait hubungan antara Internet Service Provider (ISP) dengan pelaksana jual kembali (reseller). Dinamika ini menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap regulasi yang jelas dan efektif guna melindungi hak-hak konsumen serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri jasa internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama berbagai pihak terkait, meliputi ISP, reseller, regulator, dan ahli hukum di bidang telekomunikasi. Data sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara ISP dan reseller. Secara umum, posisi tawar ISP jauh lebih dominan dibandingkan reseller, yang tercermin dalam ketentuan kontrak yang cenderung menguntungkan ISP. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan ketidakpastian regulasi, khususnya dalam menentukan status reseller sebagai agen atau distributor, yang berakibat pada inkonsistensi penerapan kewajiban perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, ketidakjelasan regulasi ini juga mengakibatkan lemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antara ISP dan reseller. Analisis terhadap kondisi tersebut menggunakan perspektif Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen, yang menyoroti adanya ketidaksesuaian hierarki norma hukum dalam regulasi ISP-reseller. Sedangkan dari sudut pandang Utilitarianisme Jeremy Bentham, praktik bisnis jual kembali oleh reseller memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses internet ke wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh ISP besar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Economic Analysis of Law dari Richard Posner dan Cooter & Ulen untuk menjelaskan implikasi ekonomis dari hubungan hukum yang tidak seimbang tersebut, khususnya terkait dampak efisiensi pasar dan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh pihak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, diperlukan revisi kontrak kerja sama antara ISP dan reseller yang lebih mencerminkan prinsip keadilan kontraktual. Penguatan peran regulator dalam pengawasan serta peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil juga direkomendasikan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.