Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi di Wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang

Abstract

Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi merupakan mekanisme pelelangan yang dinilai paling cepat, aman, mudah dan biaya yang murah. Akan tetapi lelang dengan menggunakan mekanisme ini juga dinilai memiliki potensi risiko akan gugatan yang cukup tinggi. Hal tersebut timbul baik sebelum maupun setelah lelang dilaksanakan. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua gugatan yang diajukan dapat serta merta membatalkan lelang. Seperti halnya pada lelang dengan Risalah Lelang Nomor 1287/37/2020 yang mana terdapat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang merasa berkepentingan terhadap objek yang dilelang dan pihak ketiga tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena merasa tidak terima apabila lelang dilakukan dengan harga yang jauh dibawah harga pasar serta pihak ketiga merasa tidak dilibatkan saat penandatanganan kredit dan pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek lelang tersebut terjadi. Pihak ketiga menuntut KPKNL Semarang untuk dapat membatalkan pelaksanaan lelang. Namun ternyata diketahui bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan lelang dengan syarat gugatan tersebut diajukan sebelum pelaksanaan lelang dimulai, bukan pada saat lelang telah selesai dilaksanakan serta itupun harus menggunakan Putusan Lembaga Peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1287/27/2020 dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang merasa berkepentingan terhadap objek lelang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mengolah data secara primer yaitu melakukan penelitian lapangan berupa wawancara yang menempatkan batasan pada kasus Parate Eksekusi di KPKNL Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan lelang Parate Eksekusi berdasar Risalah Lelang Nomor 1287/37/2020 berjalan sah dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta berjalan sesuai dengan tata cara pelelangan, pemenang lelang pun sudah ditemukan dan diambil berdasarkan mereka yang melakukan penawaran harga tertinggi terhadap objek lelang tersebut. Hanya saja setelah pelaksanaan lelang selesai timbul perlawanan dari pihak ketiga yang merasa berkepentingan dan ingin mengambil alih objek lelang tersebut. Karena substansi gugatan yang diajukan mengandung kecacatan hukum, maka mengakibatkan beberapa akibat hukum bagi pihak ketiga yang antara lain pihak ketiga tidak dapat mengambil alih objek lelang tersebut dan lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan