| dc.description.abstract | Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia. Selain itu provinsi papua
merupakan wilayah yang mendapatkan kewenangan khusus. Hal ini merujuk kepada
otonomi khusus yang di mana wilayah yang di tetapkan mendapatkan kewenangan
kewenangan tentang pengelolaan secara mandiri. Sesuai dengan undang undang yang
telah di tetapkan oleh negara republik Indonesia melalui UU No. 22 tahun 1999 dan
UU No. 25 tahun 1999 kemudian di perbaruhi dengan UU No.33 tahun 2004, dan UU
No.21 tahun 2008. Di mana dalam pasal ini membahas tentang hak dan kewenangan
Provinsi Papua dalam menjalankan otonomi khusus. Diharapkan dengan memberikan
kewenangan otonomi khusus dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Papua.
Data yang digunakan ialah data sekunder, yakni data yang berasal dari jejaring internet
maupun buku berupa artikel terdahulu, penelitian yang berkaitan, jurnal, publikasi
pemerintah maupun situs dan berita lainnya yang mendukung sebagai acuan. Sumber
data diperoleh dari Kementrian Keuangan Republik (Kemenkeu), Badan Pusat
Statistik (BPS), dan Peraturan Gubernur. Adapun data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 2015 – 2022, sedangkan data
cross section terdiri dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua. Adapun data yang
meliputi yaitu data, PDRB, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Metode Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan data antara
time series dan cross section. Alat yang digunakan yaitu Eviews 12. Hasil menunjukkan
bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB. Namun, hasil dari
dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap PDRB. Lalu, hasil dari dana alokasi
khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan
penghasilan dari PDRB yang ada di Kab/Kota Provinsi Papua. | en_US |
