| dc.description.abstract | Latar Belakang: Pelaksanaan asas otonomi di Indonesia memerlukan
manajemen keuangan daerah yang efektif, termasuk alokasi APBD untuk sektor
kesehatan. Sejak penghapusan mandatory spending oleh Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023, alokasi anggaran kesehatan menjadi lebih fleksibel namun
memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi APBD
dalam pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Purworejo, termasuk
sumber anggaran, mekanisme perancangan, dan hambatan serta dukungan yang
dihadapi.
Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan
wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kesehatan, BPKPAD, dan DPRD
Komisi IV Kabupaten Purworejo.
Hasil: Sumber anggaran kesehatan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD
Kabupaten. Realisasi anggaran kesehatan menunjukkan dinamika yang berbeda-
beda setiap tahun, meski secara garis besar meningkat dari setiap tahunnya.
Dalam realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kesehatan, Kabupaten
Purworejo memiliki anggaran yang berbeda-beda setiap programnya. Dan pada
tahun 2020, Kabupaten Purworejo memiliki perubahan regulasi klasifikasi program
kesehatan, yang mengakibatkan adanya perubahan alokasi anggaran untuk
pelaksanaan program kesehatan.
Simpulan: Analisis menunjukkan bahwa meski ada fleksibilitas lebih dalam
pengalokasian anggaran kesehatan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari
pemerintah daerah untuk memastikan prioritas pada sektor kesehatan. Evaluasi
dan analisis pembiayaan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | en_US |
