Realisasi APBD dalam Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Abstract

Latar Belakang: Pelaksanaan asas otonomi di Indonesia memerlukan manajemen keuangan daerah yang efektif, termasuk alokasi APBD untuk sektor kesehatan. Sejak penghapusan mandatory spending oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, alokasi anggaran kesehatan menjadi lebih fleksibel namun memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi APBD dalam pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Purworejo, termasuk sumber anggaran, mekanisme perancangan, dan hambatan serta dukungan yang dihadapi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kesehatan, BPKPAD, dan DPRD Komisi IV Kabupaten Purworejo. Hasil: Sumber anggaran kesehatan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD

Kabupaten. Realisasi anggaran kesehatan menunjukkan dinamika yang berbeda- beda setiap tahun, meski secara garis besar meningkat dari setiap tahunnya.

Dalam realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kesehatan, Kabupaten Purworejo memiliki anggaran yang berbeda-beda setiap programnya. Dan pada tahun 2020, Kabupaten Purworejo memiliki perubahan regulasi klasifikasi program kesehatan, yang mengakibatkan adanya perubahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kesehatan. Simpulan: Analisis menunjukkan bahwa meski ada fleksibilitas lebih dalam pengalokasian anggaran kesehatan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan prioritas pada sektor kesehatan. Evaluasi dan analisis pembiayaan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.