Show simple item record

dc.contributor.authorMutmainna, Atifa Zakiah
dc.date.accessioned2024-07-08T01:42:04Z
dc.date.available2024-07-08T01:42:04Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.uridspace.uii.ac.id/123456789/50641
dc.description.abstractPermasalahan kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi masih kerap terjadi di banyak negara, termasuk Australia dan Selandia Baru. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah yang kurang maksimal dalam penerapan kebijakan masyarakat asli. Pada 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa Australia telah gagal mensejahterakan penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Di sisi lain, Jacinda Ardern di Selandia Baru juga dikritik oleh suku Maori karena dianggap gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. Maka dari itu, teori Welfare Capitalism menjadi acuan penelitian ini untuk melihat seberapa baik penerapan kebijakan masyarakat asli di kedua negara tersebut. Analisis akan ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga politik. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini menunjukkan jika tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern lebih unggul dibanding penerapan kebijakan serupa di Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectKebijakan Masyarakat Aslien_US
dc.subjectScott Morrisonen_US
dc.subjectJacinda Ardernen_US
dc.subjectWelfare Capitalismen_US
dc.subjectAustraliaen_US
dc.subjectSelandia Baruen_US
dc.titlePenerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia dan Selandia Baru Masa Pemerintahan Scott Morrison & Jacinda Ardernen_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM20323320


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record