Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Melindungi Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan potensi dalam penentuan keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Permasalahan yang kerap timbul dalam ketenagakerjaan ialah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingginya jumlah tenaga kerja di dalam suatu perusahaan menyebabkan menurunnya efisiensi perusahaan, sehingga dilakukan PHK terhadap tenaga kerja. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah kabupaten yang memiliki jumlah kawasan industri yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingginya permasalahan ketenagakerjaan yang melingkupinya. Permasalahan ketenagakerjaan juga merupakan tanggung jawab Negara melalui lembaga-lembaganya. Salah satu lembaga yang menangani permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penulis tertarik untuk membahas serta meneliti mengenai peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi hak-hak pekerja yang dilakukan PHK di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK? Serta apa saja

kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hak- hak pekerja yang mengalami PHK? Penelitian ini menggunakan metode penelitian

hukum empiris yang menganalisa serta mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menganalisa peristiwa maupun fenomena dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta dokumentasi terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo bertanggungjawab untuk melaksanakan Lembaga Kerjasama (LKS) dalam Tripartit. Disnaker Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai mediator, konsiliator, atau arbiter dalam sengketa PHK hubungan industrial. Kendala yang dihadapi oleh Disnaker Kabupaten Sidoarjo ialah minimnya jumlah mediator yang menangani perselisihan PHK serta para pihak yang tidak mengedepankan waktu penyelesaian LKS Tripartit.