| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kendaraan berpenggerak listrik
yang beroperasi di kawasan malioboro berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber
data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka.
Hasil penelitian ini adalah, pertama, penegakan hukum yang dilakukan dishub yakni berupa
sanksi administrasi, penegakan UPT pengelolaan cagar budaya yakni dengan pengawasan, dan
penegakan Satpol PP yakni dengan sanksi teguran serta penyitaan. Kedua, kendala dari
penegakan hukum yakni kurangnya personil, ketidakpahaman penyewa terhadap aturan,
faktor ekonomi, kurangnya efek jera dari sanksi, kebocoran informasi operasi, dan
reduksi titik penyewaan. | en_US |
