Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan dari anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Yogyakarta melalui lembaga yang berwenang yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail mengenai apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh lembaga yang berwenang atas permasalahan tersebut. Metode yang penulis lakukan adalah metode empiris yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, dan Anggotanya dalam bidang Pengaduan dan Mediasi. Pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis menjabarkan secara rinci mengenai perlindungan hukum tersebut beserta kendalanya. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan banyak sekali program dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai bentuk implementasi dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan korban eksplotasi ekonomi di Yogyakarta. Faktor utama yang menyebabkan masih adanya kasus eksploiasi ekonomi pada anak jalanan di Yogyakarta adalah faktor ekonomi yang lebih spesifiknya adalah kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini berimplikasi perlu adanya program dan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mungkin dapat berbentuk perda atau peraturan pemerintah yang dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat Yogyakarta agar dapat lebih optimal dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terkait kendala yang ada perlu adanya, dorongan yang lebih kuat lagi dari para pihak baik pemerintah maupun keluarga korban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak tersebut.