Peran Amnesty International Terhadap Kebijakan War On Drugs Di Filipina Pada Era Rodrigo Duterte Tahun 2019-2022
Abstract
Permasalahan penggunaan narkotika dan obat-obatan ilegal lainnya merupakan
salah satu isu penting dalam lingkup domestik Filipina. Tingginya tingkat
penggunaan narkotika mendorong Presiden Rodrigo Duterte untuk
mengimplementasikan kebijakan war on drugs, dengan salah satu program
utamanya adalah pembunuhan tanpa proses hukum atau extrajudicial killings.
Kebijakan itu memicu protes dari berbagai pihak karena pelanggaran terhadap
HAM yang terus-menerus terjadi di Filipina dengan mengatasnamakan kebijakan
war on drugs. Salah satu pihak yang menentang kebijakan tersebut adalah Amnesty
International. Penelitian selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan peran Amnesty
International dalam merespon kebijakan war on drugs Duterte pada tahuun 2019-
2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep
organisasi non-pemerintah (NGO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
menanggapi isu pelanggaran HAM dalam kebijakan war on drugs, Amnesty
International melakukan empat cara, yaitu advokasi dan lobi melalui pemberian
informasi, meningkatkan pengaruh terhadap aktor eksternal, dan melobi pemerintah
Filipina; memberikan edukasi; menyusun agenda kebijakan; serta mengawasi
aktivitas aktor transnasional lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan dapat
mendorong pemerintah Filipina untuk mengatasi isu pelanggaran HAM yang terjadi
di negaranya.
Collections
- International Relations [502]