| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui studi terhadap Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan dengan mengajukan 2 (dua) rumusan masalah. Pertama,
mengapa urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan
kebangsaan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta? Kedua, bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang
pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini
membuahkan dua hasil, yaitu Pertama, urusan pemerintahan umum di bidang
pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki urgensi untuk
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alasan
yang mendasari meliputi pengaruh globalisasi, adanya upaya pengenalan dan
penanaman ideologi lain, serta maraknya kasus intoleransi, radikalisme, dan
kenakalan remaja di DIY akhir-akhir ini. Kedua, pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah (Perda) tersebut utamanya
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Kebudayaan DIY, dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DIY. Kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol
untuk masyarakat umum meliputi Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
Sosialisasi Bhineka Tunggal Ika, dan Sosialisasi Anti Radikalisme yang
dilaksanakan di tingkat kecamatan / kemantren hingga kelurahan. Kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan mendapat respon yang baik dari masyarakat, namun
belum berjalan efektif dan maksimal.
Kata Kunci: Urusan Pemerintahan | en_US |
