| dc.description.abstract | Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan dengan dua cara yaitu secara sporadik dan
sistematis. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan secara masal dimulai
pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri sejak tahun
1981. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui akibat
hukumnya Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan serta
mengetahui model Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dokumen Kependudukan dalam
pengumpulan data yuridis pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kabupaten Bantul. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,
konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya dengan menggunakan teori hukum, asas
hukum, penafsiran hukum, dan logika hukum agar ditemukan jawaban atas isu-isu
hukum secara diskriptif. Hasil penelitian: 1) Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai
surat aslinya dokumen kependudukan merupakan akta dibawah tangan (bukan akta
autentik) karena notaris tidak membuatnya dan para pemohon tidak membuatnya di
hadapan notaris sehingga akta tersebut bukan dari bentuk Ambtelijk akta maupun Partij
Akta. 2). Akibat hukum Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya yang
merupakan akta dibawah tangan jika memenuhi syarat formil dan materil memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun bisa mengurangi
kekuatannya jika terdapat sengketa perdata dengan pihak lain yang mengingkari isi
dokumen dan tanda tangan dokumen. 3) Bahwa Pengesahan Kecocokan Fotokopi
Dokumen kependudukan pada kegiatan PTSL di kabupaten Bantul sebagai unsur
pendukung dan tidak mewajibkan untuk mengesahkan kecocokan fotokopi setelah
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang Pendokumentasian
Administrasi Kependudukan. 4) Terdapat Tindakan Living Law didalam masyarakat
dalam pengumpulan Dokumen Kependudukan pada program PTSL. | en_US |
