Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan

Abstract

Asuransi merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatasi risiko yang pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Keterlambatan dalam proses pencairan klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan suatu beban bagi nasabah, mengingat adanya komitmen yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian dalam polis. AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta mengalami beberapa masalah operasional dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini termasuk kesulitan dalam membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi masalah yang mencuat ketika pemegang polis mengajukan klaim dan mendapatkan respon yang minim. Adapun dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Objek penelitian membatasi seputar ruang lingkup pembahasan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Wilayah Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan nasabah asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 kota Yogyakarta. Pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum serta tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam pencairan klaim yang tengah mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan keuangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera tidak terlaksana hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan hukum dalam UU Perasuransian membuat status hukum pemegang polis menjadi tidak tegas. Kendala likuiditas yang dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 menyebabkan klaim asuransi tidak terpenuhi, sehingga pemegang polis harus menanggung risiko kerugian usaha asuransi melalui kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan adanya kegagalan AJB Bumiputera dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pembayaran klaim yang tidak terlaksana secara tepat waktu.