Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Terdakwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak ditinjau dari Persepektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No: 695/pid.sus/2019/pt Sby dan Putusan No: 42/pid/2021/pt.tjk)

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan . Dari permasalahan tersebut terdapat rumusan masalah yang dikaji yaitu : Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK ditinjau dari perspektif teori tujuan pemidanaan dan Apakah sanksi kebiri kimia dalam Putusan No: 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi kebiri kimia. Penelitian ini merupakan penelitian normative menggunakan pendeketan perundang undangan, konseptual, dan studi kasus. Dengan objek penelitian putusan 95/PID.SUS/2019/PT SBY dan Putusan No:. 42/PID/2021/PT.TJK. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kedua rumusan masalah sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Berdasarkan penelitian penulis diatas, dapat dikatakan bahwa putusan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat hal yang sama dengan Hakim Tingkat Pertama bahwasan nya pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan Undang Undang. Dapat dilihat bahwa putusan tingkat pertama pengadilan negri sukadana dinilai kurang komperhensif, dikarenakan Pasal yang dijatuhkan pada putusan tersebut dinilai kurang tepat oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan penjatuhan tindak pidana itu harus sesuai dengan Undang Undang yang berlaku dan unsur unsur nya.