Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Abstract

Penelitian ini memiliki rumusan masalah Mengapa pasca reformasi pembentuk undang-undang menafsirkan pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan umum secara langsung? Apa saja problem yang ditimbulkan dari bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan bagaimana implikasi sistem pemilihan kepala daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah? Dan Apakah UUD pasca amandemen membuka opsi lain dalam menentukan bentuk pemilihan kepala daerah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai metodologinya. Fokus penelitian ini adalah pada dampak pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap akuntabilitas mereka serta dampak pemilihan langsung terhadap hubungan kerja mereka dengan DPRD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini didukung oleh sumber data sekunder yang terdiri dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa setelah reformasi, para anggota parlemen percaya bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung lebih dapat diterima. Namun demikian, masih terdapat sejumlah masalah dan konflik dengan pelaksanaan pilkada langsung, termasuk maraknya konfrontasi horizontal antar individu yang tidak bisa menerima kekalahan calon kepala daerah yang didukungnya dengan melakukan amuk massa dalam jumlah besar. Selain diserahkan kepada daerah sesuai dengan tradisi dan asal-usulnya, ada kemungkinan lain dalam memilih pemimpin daerah.