| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis dalam perspektif Hukum Tata Negara terhadap pengawasan DPRD Sleman terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi izin trayek. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengawasan DPRD Sleman terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek?; Apa saja kendala yang dihadapi DPRD Sleman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek?; Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi DPRD Sleman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian deskriptif ini adalah melalui data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Sleman terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan yang ada di DPRD, dimana pengawasan itu merupakan pengawasan politik yaitu preliminary control, interim control dan post control. Kendala yang dihadapi DPRD Sleman dalam melakukan pengawasan datang dari dalam maupun luar lembaga legislatif DPRD Sleman, disamping itu anggaran yang sedikit menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan perda. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, DPRD Sleman selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Setiap tahun dilakukan audit dan pemberian laporan dari BPK kepada DPRD. | en_US |
