• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia – Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional

    Thumbnail
    View/Open
    19410232.pdf (15.17Mb)
    Date
    2023
    Author
    Maharani, Karina Raysa
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia pun telah melakukan penandatangananya nota kesepahaman Regional Payment Digital Connectivity dengan Bank of Thailand (BoT) akan kerja sama pembayaran cross-border berbasis QR Code. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pengaturan terkait penerapan cross-border QRIS antara Indonesia - Thailand dalam hukum internasional dan untuk menganalisa ketentuan dan penerapan QRIS antara Indonesia – Thailand sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Penetian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaturan penerapan Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antara Indonesia-Thailand berdasarkan Hukum Internasional dilandasi oleh ASEAN Agreement on Electronic Commerce dan ASEAN Economic Blueprint 2025. Kerja sama yang terjadi antara Indonesia-Thailand merupakan perjanjian dua negara yang termasuk dalam perjanjian bilateral serta Ketentuan dan penerapan QRIS antara Indonesia – Thailand ini sudah sesuai dengan Hukum Internasional yang mengaturnya. Namun demikian ada beberapa tantangan yang harus ditangani seperti seperti hal kesiapan teknologi informatika, perselisihan mata uang antar negara, hingga perlindungan konsumen yang belum diatur jelas. Oleh karena itu, diperlukan peran para pihak yang terlibat.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/46580
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV