Show simple item record

dc.contributor.authorMuwaffaq, Muhammad Shafly
dc.date.accessioned2024-01-10T04:35:49Z
dc.date.available2024-01-10T04:35:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.uridspace.uii.ac.id/123456789/46393
dc.description.abstractPemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menanggapi isu Uighur akibat kondisi politik dalam negeri yang tidak mendukung tindakan pemerintah. Dalam masalah ini pemerintah bersikap netral karena Tiongkok memiliki power yang lebih kuat pada indikator-indikator yang dimiliki negara sesuai pemikiran Valerie M. Hudson yaitu ukuran, sumber daya alam, geografi, demografi, sistem politik, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Kedekatan pemerintah dengan Tiongkok dinilai karena kebergantungan pemerintah saat ini pada Tiongkok sehingga bersikap netral dalam menanggapi isu Uighur. Hasil analisis dari pemikiran Valerie M. Hudson, Indonesia memiliki ukuran dan sumber daya alam yang lebih kecil dan sedikit daripada Tiongkok. Geografis Indonesia yang memiliki banyak perbatasan sehingga terjadi konflik seperti sengketa perairan Natuna, Demografi Indonesia yang melekat nilai-nilai Islam sangat kuat sehingga memperngaruhi hubungan dengan Tiongkok. Terjadi perselisihan antara Islam dengan Tiongkok Minded dalam sistem perpolitikan. Kemampuan militer dan ekonomi Indonesia kalah jauh dari Tiongkok.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectPemerintah Tiongkoken_US
dc.subjectUighuren_US
dc.subjectPolitik Luar Negerien_US
dc.subjectPemerintah Indonesiaen_US
dc.subjectNetralen_US
dc.titleSikap Netral Indonesia pada Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok 2018-2019en_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM18323138


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record