Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris
Abstract
Adapun penelitian ini berjudul “Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam
Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris” dengan
rumusan masalah yaitu pertama apakah Notaris harus selalu menjalankan
kewajiban ingkar berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris, dan kedua apakah ada
perbedaan antara kewajiban ingkar Notaris dan hak ingkar Notaris berdasar
Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatf dengan metode pendekatan perundang-undangan dan
konseptual lalu di analisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa 1. Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena
kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus
dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar
wajib digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-undang tidak menentukan
lain. 2. Terdapat perbedaan Antara kewajiban ingkar dan hak ingkar. Perbedaannya
terletak pada dasar hukum yang mengatur. Pada kewajiban ingkar aturan tersebut
berada pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN.
Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun
karena telah dijamin oleh Undang-Undang, sedangkan pada Hak Ingkar diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174
RGB, Pasal 170 KUHAP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar
pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim
di Pengadilan yang menangani perkara itu. Saran dari penelitian ini adalah kepada
notaris agar memahami sepenuhnya hak ketentuan penggunaan kewajiban ingkar
yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Notaris agar dalam pelaksanaan
pembuatan akta autentik yang dibuatnya harus bersikap hati-hati sehingga tidak ada
kesalahan dalam pembuatan akta autentik tersebut, sehingga dalam menggunakan
kewajiban ingkar yang dimilikinya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UUJN.
Collections
- Master of Public Notary [114]